Sejarah Kabupaten Bojonegoro

Masa kehidupan sejarah Indonesia kuno ditandai oleh pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad I yang membedakan warna kehidupan sejarah Indonesia jaman Madya dan jaman Baru. Sedangkan Bojonegoro masih dalam wilayah kekuasaan Majapahit, sampai abad XVI ketika runtuhnya kerajaan Majapahit, kekuasaan pindah ke Demak, Jawa Tengah. Bojonegoro menjadi wilayah kerajaan Demak, sehingga sejarah Bojonegoro kuno yang bercorak Hindu dengan fakta yang berupa penemuan-penemuan banyak benda peninggalan sejarah asal jaman kuno di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk. Slogan yang tertanam dalam tradisi masyarakat sejak masa Majapahit "sepi ing pamrih, rame ing gawe" tetap dimiliki sampai sekarang.

Bojonegoro sebagai wilayah kerajaan Demak mempunyai loyalitas tinggi terhadap raja dan kerajaan. Kemudian sehubungan dengan berkembangnya budaya baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai lama Hindu ke nilai baru Islam tanpa disertai gejolak. Raden Patah, Senopati Jumbun, Adipati Bintoro, diresmikan sebagai raja I awal abad XVI dan sejak itu Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang dengan raja Raden Jaka Tinggkir Adipati Pajang pada tahun 1568. Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang, Adiwijaya merasa tidak mampu untuk melawan Senopati yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587. Maka Senopati memboyong semua benda pusaka kraton Pajang ke Mataram, sehingga Bojonegoro kembali bergeser menjadi wilayah kerajaan Mataram. Daerah Mataram yang telah diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasarkan perjanjian, adalah pantai utara Pulau Jawa, sehingga merugikan Mataram. Perjanjian tahun 1677 merupakan kekalahan politik berat bagi Mataram terhadap VOC. Oleh karena itu, status kadipaten pun diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Toemapel yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang pada tanggal 20 Oktober 1677. Maka tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan sebagai HARI JADI KABUPATEN BOJONEGORO.

Sejarah Presiden RI

Berikut ini sejarah para pemimpin di Indonesia yang mungkin ada kaitannya dengan zionis :

1. Soekarno
Presiden pertama Indonesia yang sangat anti dengan kolonialisme, imperialisme dan zionisme. Antipatinya beliau, salah satunya dengan keputusan Soekarno untuk memutuskan hubungan dengan PBB pada tahun 1962. Kemudian karena Amerika dgn Yahudinya mau menekan Indonesia untuk dapat masuk ke Indonesia dan menguasai Indonesia, Soekarno memilih memutuskan hubungan dengan Amerika. Untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Soekarno meminta bantuan dr negara-negara Islam (sekarang OKI), tetapi mereka menolak, mereka berpikir Indonesia negara yang tidak menguntungkan. Kemudian jalan terakhir Soekarno meminta bantuan dari negara komunis, karena pada saat itu, tanpa bantuan finance negara lain, Indonesia akan bangkrut. Setelah Indonesia lewat Soekarno berteman dengan blok timur, Amerika cemburu, dan melakukan propaganda Amerika dimana di dalamnya Yahudi, bagaimana caranya menurunkan Soekarno dari tahta kepresidenan. Dimulai dengan DR. M. Hatta (bapak koperasi) mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Yang perlu dicermati, ilmu tentang koperasi adalah ilmu yang dikembangkan oleh Yahudi, jadi kita bisa tahu DR. M. Hatta itu anggota FREEMASON (salah satu sayap Zionis) ???, tanda tanya besar, perlu kita teliti lebih lanjut. Kemudian dengan menghembuskan bahwa Soekarno itu komunis, padahal dari buku-buku yang saya baca, Soekarno itu termasuk seorang yang sangat membangakan dan mengerti Islam, dan dia sebetulnya sangat anti komunis, lewat salah satu orangnya (Jend Soeharto) akhirnya Amerika berhasil mendongkel musuh besarnya di Indonesia. Habislah salah satu putra bangsa yang berani menentang Zionis secara terbuka. Soekarno mengumumkan Ganyang Malaysia dikarenakan, pada saat itu Indonesia dikepung oleh negara-negara yang dikendalikan oleh Yahudi, yaitu Singapura, dari jaman dahulu Singapura adalah negara tujuan bangsa Yahudi yang merantau ke Singapura, Malaysia adalah negara jajahan Inggris, dimana pada saat itu penguasa Inggris selain keluarga kerajaan adalah bangsa Yahudi atau keturunan Yahudi, Filipina adalah jajahan Amerika, kemudian Australia adalah jajahan Inggris, dan memang dantara negara-negara itu, yang paling lemah adalah Malaysia, jadi bisa dipakai untuk keluar dari kepungan.

Sejarah Orde Baru (1966 - 1998 )

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut Ekonomi Indonesia berrkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek Korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Masa Jabatan Presiden Suharto

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Politik Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.