Kitab Undang - Undang Perdata

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

BUKU-I ( Orang )

Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris.

• Bab I - Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan
• Bab II - Tentang akta-akta catatan sipil
• Bab III - Tentang tempat tinggal atau domisili
• Bab IV - Tentang perkawinan
• Bab V - Tentang hak dan kewajiban suami-istri
• Bab VI - Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya
• Bab VII - Tentang perjanjian kawin
• Bab VIII - Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya
• Bab IX - Tentang pemisahan harta-benda
• Bab X - Tentang pembubaran perkawinan
• Bab XI - Tentang pisah meja dan ranjang
• Bab XII - Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak
• Bab XIII - Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda
• Bab XIV - Tentang kekuasaan orang tua
• Bab XIVA - Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah
• Bab XV - Tentang kebelumdewasaan dan perwalian
• Bab XVI - Tentang pendewasaan
• Bab XVII - Tentang pengampuan
• Bab XVIII - Tentang ketidakhadiran

Paradikma Kritis Transformatif (PKT)

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya “The Struktur Of Scientific Revolution”, yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs (The Sociologi Of Sociology;1970), Lodhal dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973). Sementara Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma.

1.  Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.

2.  Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum.

3.  Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.

Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai “pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah “How to see the Word” semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.